%20(1000%20x%20199%20piksel)_20250406_231039_0000.png)
PALEMBANG, Indosurya — Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus mencari langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan di tengah dinamika harga komoditas.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (27/8/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari penjajakan kerja sama dalam mendukung program pengendalian inflasi di Kabupaten PALI.
Dalam audiensi tersebut, rombongan Pemkab PALI diterima Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan, Adhi Wicaksono. Sejumlah persoalan dibahas, mulai dari penguatan pasokan pangan, kelancaran distribusi, stabilisasi harga hingga peluang sinergi program antara Pemkab PALI dan BI.
Rombongan Pemkab PALI diikuti Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Inspektur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perikanan, perwakilan BRIDA, Dinas Pertanian, Bappeda, serta Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten PALI.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan PALI, Khairiman, S.Pt., M.S., menyebut pertemuan dengan BI tersebut menjadi tahap awal untuk merumuskan bentuk kolaborasi yang dapat diterapkan dalam upaya mengantisipasi sekaligus menekan dampak inflasi daerah.
“Kemarin kami audiensi dengan Bank Indonesia dalam rangka penjajakan kerja sama pelaksanaan program antisipasi inflasi,” ujar Khairiman.
Ia menjelaskan, salah satu gagasan yang dibahas dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan penguatan sistem pangan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Saat ini, Pemkab PALI tengah menyiapkan Program Sapa Pangan, yakni platform digital yang mengusung konsep sistem informasi sekaligus pasar pangan. Sistem tersebut nantinya diharapkan mampu mempertemukan produsen, pelaku usaha, distributor, kios pangan, pemerintah dan konsumen dalam satu ekosistem.
Menurut Khairiman, keberadaan Sapa Pangan juga akan diarahkan untuk terhubung dengan Kios Pangan. Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan lebih mudah sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi stok dan harga komoditas di lapangan.
“Program Sapa Pangan ini kita dorong agar tidak hanya menjadi sistem informasi, tetapi juga dapat mendukung penguatan ekosistem pangan, mulai dari produksi, distribusi, ketersediaan stok hingga akses masyarakat terhadap pangan,” jelasnya.
Selain membahas digitalisasi pangan, Pemkab PALI turut menawarkan sejumlah agenda yang dapat dikembangkan bersama BI. Di antaranya peningkatan pasokan dan distribusi komoditas pangan, penguatan peran Kios Pangan dalam menjaga stabilitas harga, serta pengembangan sistem digital Sapa Pangan.
Kerja sama juga diarahkan pada penguatan kelembagaan para produsen dan pelaku usaha pangan. Data terkait harga, stok, produksi, kebutuhan masyarakat hingga jalur distribusi dinilai penting untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran.
Pemkab PALI juga melihat peluang untuk memperluas penggunaan transaksi pembayaran digital di Kios Pangan maupun jaringan mitra usaha. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai kemungkinan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan berbagai kegiatan stabilisasi pasokan serta harga pangan.
Khairiman berharap komunikasi awal dengan Bank Indonesia tersebut dapat berlanjut pada kerja sama yang lebih nyata melalui sejumlah program yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung.
“Harapan kami, sinergi ini nantinya dapat memperkuat ketersediaan pasokan pangan, memperlancar distribusi, menjaga kestabilan harga, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau,” pungkasnya.
