%20(1000%20x%20199%20piksel)_20250406_231039_0000.png)
PALI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Paripurna ke-4 pada Senin, 13 April 2026, dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., dan dihadiri 24 anggota dewan. Selain itu, hadir pula unsur Forkopimda, pimpinan BUMN/BUMD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI.
Dalam sambutannya, Bupati PALI Asgianto, S.T., menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelaksanaan rapat. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan kuliah umum tenaga kesehatan yang berlangsung pada waktu bersamaan.
Masuk ke pembahasan inti, Bupati memaparkan langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan potensi yang ada melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami terus mendorong kolaborasi melalui optimalisasi pajak daerah pada sektor potensial, seperti pariwisata melalui Festival Seni Bumiayu, pajak makan-minum, perhotelan, hingga sektor pertanian melalui Rumah Potong Hewan (RPH),” ujar Asgianto.
Ia juga menyampaikan capaian Kabupaten PALI yang berhasil meraih peringkat kedua tingkat provinsi dalam program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Menurutnya, penerapan QRIS dinamis menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak.
Menanggapi pandangan Fraksi PAN dan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menegaskan komitmennya dalam mempercepat realisasi belanja serta mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu fokus pembangunan fisik saat ini adalah penyelesaian RSUD Talang Ubi Haji Anwar Mail.
Sementara itu, terkait sorotan Fraksi Golkar mengenai serapan anggaran, Bupati memberikan penjelasan teknis. Ia menyebut adanya penahanan pembayaran kepada pihak ketiga sebagai bentuk kehati-hatian.
“Ini inisiatif kami untuk mengantisipasi jika ada temuan hasil audit BPK. Kita tahan dulu hingga LHP BPK keluar. Kami ingin menciptakan pemerintahan yang tertib administrasi sesuai instruksi Kejaksaan dan BPK,” tegasnya.
Dalam paparannya, Bupati juga mengungkapkan kondisi ekonomi daerah yang menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PALI pada triwulan ketiga mencapai 5,72 persen, melampaui rata-rata nasional.
“Pendapatan kita menunjukkan tren positif secara tahunan. Januari 2025 berada di angka Rp4,9 miliar dan naik menjadi Rp6,8 miliar di Januari 2026. Februari juga meningkat dari Rp24 miliar menjadi Rp38 miliar,” tambahnya.
Menanggapi masukan Fraksi Gabungan Bintang Nurani Umat terkait infrastruktur dan hubungan eksekutif-legislatif, Bupati memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Untuk urusan kewenangan provinsi, kami sudah bersurat secara resmi. Jika prosesnya masih lambat, akan terus kami tindak lanjuti demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Di akhir rapat, Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, menyampaikan apresiasi atas jawaban yang disampaikan pihak eksekutif. Ia menilai penjelasan tersebut cukup komprehensif dan akan dilanjutkan pada tahap pembahasan berikutnya.
“Rapat hari ini dinyatakan selesai dan kami skors hingga Senin, 20 April 2026. Waktu ini diberikan kepada Pansus untuk melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap LKPJ Bupati TA 2025,” pungkasnya.
